PURWOKERTO-Praktik politik uang dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 lalu, menjadi salah satu evaluasi serius para penyelenggara pemilu. Praktik antidemokrasi ini ternyata makin marak ditemukan. Bahkan, saat Pilkades Serentak di Banyumas Juli lalu, hal sama juga masih sama terjadi.
Atas kondisi itu, pasca pelaksanaan pemilu 2019 ini, KPU Banyumas bakal menyiapkan proyek percontohan untuk membangun kesadatan bersama di satu desa atau kampung yang diharapkan memiliki sikap dan pandangan sama untuk menolak politik uang.
“Dari 331 desa dan kelurahan akan kita pilih salah satu desa untukpercontohan mendidik masyarakat dan pemerintahan desa itu berani menolak politik uang. Tahun depan kan di Banyumas ada pilkades serentak lagi, sehingga kita siapkan model pendidikan di sana,” kata Komisioner KPU Banyumas Divisi hukum dan Pengawasan, Suharaso Agung Basuki, Jumat (27/9) malam, saat acara evaluasi pelaksanaan Pemilu 2019, bersama unsur media.
Menurutnya, pendidikan menolak politik uang ini direncanakan satu tahun. Targetnya, ada kesadaran dan keberanian bersama untuk tegas memberikan label buruk atas praktik politik uang. Untuk memilih desa yang akan dijadikan percontohan, kata dia, salah satu pertimbangannya adalah tingkat partisipasi masyarakat saat pemilu.
“Kalau di desa yang partisiapasinya masih rendah, ini pasti berat. Untuk menentukan, kita nanti akan melibatkan media dan elemen lain. Kampus anti politik uang ini, juga sudah diperintahkan oleh KPU pusat,” katanya.
Daftar pemilih tetap (DPT) saat pemilu, katanya, sebanyak 1.350.181, sehingga untuk pemilu lima tahun ke depan, ini bisa berkurang atau bertambah. Harapannya, ke depan kualitas pemilu semakin baik.
“Dari hasil percontohan ini, tahun 2020 nanti bisa diukur seperti apa hasil dari pola pendidikan politik, menolak politik uang . Harus kita akui, saat pilkades serentak kemarin, kita kuwalahan menolak politik uang. Makanya salah satu targetnya adalah menghilangkan pemahaman kalau tidak ada uang tidak nyoblos,” ujarnya.
Untuk nama desa, katanya, akan dirumuskan dulu, dan targetnya di Banyumas bisa menjadi percontohan di Jawa Tengah. Komisioner KPU Banyumas Divisi Partisipasi Masyarakat dan SDM, Yasum Surya Mentari menjelaskan, tingkat partisipasi pemilih saat pemilu lalu di Banyumas, juga meningkat. Dari target 77,5 persen, bisa terealisasi sampai 82,5 persen. Meski demikian, diakui, di beberapa wilayah, masih ada yang tingkat partisipasi masih ada dibawah 82, 5 persen. Seperti di Kecamatan Tambak.
“Meski ada beberapa wilayah yang tingkat partisipasinya maish rendah, tapi secara keseluruhan di Banyumas, antusias masyarakat menyalurkan hak pilihnya cukup tinggi. Ini terbukti, perkiraan awal
kami, naiknya hanya 2-3 persen, ternyata bisa sampai 5 persen sendiri,” katanya. (G22-)