PURWOKERTO – Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen menyatakan, dari hasil evaluasi, sebanyak 40 persen bantuan pengentasan kemiskinan di Jateng tahun 2018 lalu salah sasaran. Ini terjadi akibat data kemiskinan yang tidak akurat.
“Ini masalah klasik atau konvensiaonal dari dulu sampai sekarang, makanya kita menghimbau kepada desa dan kelurahan untuk menempel data kemiskinan di kantor balai desa maupun balai kelurahan dan update terus menerus,” katanya saat memimpin rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan di Banyumas, di Pendapa Si Panji Purwokerto, Jumat (11/10).
Menurutnya, seharusnya kepala desa harus aktif melakukan update data kemiskinan. Menurutnya, pengelolaan data kemiskinan membutuhkan perhatian bersama dan bahkan sudah diamanatkan dalam peraturan Menteri Sosial nomor 5 tahun 2019 tentang pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial.
Saat ini, katanya, dana desa bisa dipergunakan untuk pembiayaan validasi data. Sehingga bagi desa dan kelurahan tidak ada lagi alasan untuk tidak melakukan validasi data.
“Data yang bias ini, membuat penyaluran bantuan banyak yang tidak tepat sasaran, tahun lalu bahkan sampai 40 persen bantuan penangunalangan kemiskinan di Jateng tidak tepat sasaran,” tuturnya.
Untuk bisa menanggulangi kemiskinan dengan tepat, lanjutnya, maka update data dari bawah harus terus dilakukan. Dalam aturan juga sudah dijelaskan tentang indikator keluarga miskin.
“Total ada 17 indikator yang termasuk kategori miskin, antara lain dari atap rumah, lantai rumah, keberadaan jamban dan lain-lain,” ujarnya.
Wagub yang disapa Gus Yasin juga menyoroti pentingnya sosialisasi serta mengubah mindset masyarakat tentang kemiskinan. Sebagian besar masyarakat, diakui, justru menganggap kemiskinan merupakan berkah yang bisa mendatangkan banyak bantuan. Hal tersebut tentu sangat memprihatinkan, karena pada akhirnya muncul ketergantungan masyarakat terhadap bantuan dari pemerintah.
“Selain masalah pendataan, mindset masyarakat kita juga harus diubang secara perlahan dan untuk ini dibutuhkan sosialisasi. Sebab pada tahun 2023 nanti, Provinsi Jawa Tengah mentargetkan angka kemiskinan turun hingga 7 persen, saat ini angka kemiskinan Jateng masih pada kisaran 10,80 persen,” katanya. (G22-37)