PURWOKERTO-Pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024, baik Pilkada maupun Pileg dan Pilpres masih tiga tahun lagi. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banyumas sudah melakuka proses lebih cepat.
“Mulai Februari ini, kita akan perkuat kembali desa binaan Bawaslu untuk pengawasan pemilu serentak dan anti politik uang. Program ini akan kita perluas, supaya sampai tahun 2024 nanti, upaya membangun kesadaran bersama sudah makin kuat,” kata Ketua Bawaslu Banyumas, Miftahudin, Jumat (5/2/2021).
Miftah menjelaskan Bawaslu telah membentuk desa binaan, dua tahun lalu, terdiri Desa Suro Kecamatan Kalibagor, Desa Tanggeran Kecamatan Somagede dan Desa Karanggitung Kecamatan Sumbang. Sedangkan desa binaan anti politik uang, jelas Miftah, Desa Kaliwedi Kecamatan Kebasen, Kasegeran Kecamatan Cilongok dan Kaliwangi Kecamatan Purwojati.
“Desa binaan yang sudah terbentuk dan berjalan kita dampingi. Dan mulai tahun ini ada pengembangan ke desa-desa lain untuk bisa MoU dengan Bawaslu,” terang dia.
(Baca Juga : Bawaslu Canangkan 3 Desa Antipolitik Uang )
Bawaslu merancang pengembangan, lanjut dia, yakni tidak lagi berbasis desa, namun kecamatan. Misalnya desa pengawasan seperti di Kecamatan Kalibagor semula baru satu desa. Berikutnya menargetkan satu kecamatan itu.
“Di luar enam kecamatan yang masing-masing desa sudah ada satu sebelumnya, nanti kita akan menambah dua kecamatan lagi. Yakni Rawalo dan Tambak,” katanya.
Karena sekarang mash masa pandemi Covid-19, kata dia, maka kegiatan sosialisasi maupun mengemas pelatihanyang tidak mendatangkan kerumuman. Namun tetap melakukan protokol kesehatan.
“Ini kan bentuk upaya-upaya kita dalam pencegahan potensi munculnya pelanggaran baik pelanggaran baik aturan, teknis pelaksanaan hingga munculnya praktik politik uang. Tahun 2023 kita kan sudah persiapan, baik untuk pilkada maupun pemilunya,” katanya.
(Baca Juga : Persiapkan Pilkada Serentak 2024, KPU Banyumas Ajukan Rp 90 Miliar )
Gerakan penyadaran masyarakat, katanya, harus bisa dilakukan lebih awal. Karena kalau sudah mendekati momen pemilu, konsentrasi lebih banyak kepada teknis pelaksanaan, terutama terkait pengawasan.
“Mulai tahun kemarin kita juga sudah melibatkan sejumlah kampus di Purwokerto. dalam upaya pencegahan dan membangun kesadaran politik masyarakat. Yang sudah MoU Unsoed dan Unwiku. Yang terlibat dari fakultas ilmu sosial dan politik serta fakultas hukum,” katanya.
Ajukan Anggaran
Terkait kebutuhan anggaran, pihaknya sudah mengajukan anggaran untuk persiapan Pilkada serentak 2024 sekitar Rp 28 mliar. Anggaran sebesar itu diajukan melalui APBD 2021, namun belum tahu berapa yang disetujui dengan cara bertahap disimpan dulu (saving).
“Saat pilkada 2018 lalu, kita dapat anggaran Rp 8 miliar dari APBD kabupaten, dan paling tinggi di Jawa Tengah. Ini hanya dapat dari kabupaten, yang dari provinsi tidak dapat,” katanya.
(Baca Juga : Bawaslu Minta Antisipasi Semua Potensi Pelanggaran Pilkada )
Diakui, anggaran yang dikelola Bawaslu selama masa pandemi menusut drastis, tinggal Rp 1,6 miliar. Itu untuk membiayai keseluruhan selama setahun, termasuk gaji dan honor serta kegiatan. Sebelum panemi, yakni tahun mendapat anggaran sektar Rp 3.6 miliar.
“Karena anggarannya turun, maka fokus kegiatan kita untuk melanjutkan atau menambah pembentukan desa binaan pengawasan pemilu dan bebas politik uang,” ujarnya. (aw-3)
