PURWOKERTO-Penanganan bencana alam di Kabupaten Banyumas, dinilai tidak bisa hanya mengandalkan dana yang bersumber dari APBD. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan dari sumber-sumber pendanaan lain dalam menangani bencana alam.
Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Banyumas, Didi Rudwianto mengatakan, dalam menangani bencana alam, baik itu berupa tanah longsor, banjir maupun kasus kekeringan, tidak bisa didukung sepenuhnya hanya dari APBD.
Dalam pengedropan air bersih saat terjadi kekeringan misalnya, lanjut dia, jumlah desa yang mengalami kekeringan dan butuh droping air bersih tahun ini cukup banyak.
”Awalnya ada 38 desa di 11 kecamatan yang disuplai air bersih. Tapi setelah dilakukan evaluasi ternyata ada 78 desa lebih yang terdapat pada 17-18 kecamatan,” ungkapnya saat kegiatan evaluasi bulan dana PMI di Kantor Dinas Pendidikan Banyumas, baru-baru ini.
Bila kegiatan droping air bersih tersebut hanya mengandalkan sumber pendanaan dari APBD, maka akan berat. Padahal selama ini mobil tangki air yang digunakan untuk droping air bersih beroperasi hampir 24 jam.
Belum lagi potensi bencana tanah bergerak. Di Kabupaten Banyumas, diperkirakan ada sebanyak 18 kecamatan yang wilayahnya terdapat potensi bencana gerakan tanah.
Oleh karena itu, menurut Didi, dalam menangani bencana alam perlu dukungan semua pihak, termasuk masyarakat dan warga sekolah. Salah satunya dengan mengoptimalkan setoran dana PMI (Palang Merah Indonesia).(H48-37)
