PURWOKERTO – Capaian kinerja pembangunan infrastruktur jalan dan sarana prasarana lain seperti irigasi dan bangunan gedung yang ditangani Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Banyumas, kini terealisasi sekitar 80 persen lebih.
“Kinerja ini kita sampaikan berdasarkan lalporan hasil kegiatan per akhir November lalu. Jadi kalau sampai akhir tahun, kita optimis semua yang masuk paket pekerjaan lelang atau kontrak bisa terselesaikan,” kata Kepala DPU Pemkab Banyumas, Irwadi, kemarin.
Hasil capaian tersebut, beberapa waktu lalu, di antaranya telah ditinjau dan diresmikan Bupati Achmad Husein, dalam kegiatan safari pembangunan tahun 2019.
Irawadi mengatakan, penanganan infrastruktur strategis yang besar, di antaranya pembangunan tahap 3 Jalan Gerilya-Jalan Jenderal Soedirman (Jensoed) atau jembatan Tesda, lanjutan pembangunan akses Jalan Linggamas (dana DAK). Pembangunan tahap akhir ini, katanya, mengunakan anggaran sekitar Rp 6 miliar.
Kemudian jalan-jalan kabupaten, di antaranya Sokawera-Sumpiu sepanjang 6 km sekitar Rp 7 miliar, daerah irigasi. Termasuk pembangunan gedung kantor Kecamatan Cilongok, yang telah diresmikan bupati.
Sesuai laporan smpai akhir November, jelas dia, untuk target fisik 61,68 persen dan target realisasi kuangannya 43,38 persen. Target ini disusulkan ke pemkab, untuk ukuran rata-rata per kegiatan, bukan per nilai kontrak.
“Padahal menurut kami, ini harusnya disesuaikan dengan nilai kontrak. Nilai kontrak Rp 100 miliar dengan Rp 100 juta dianggap sama. Kalau melihat seperti itu, jika diperhitungkan angka capaiannya sudah 80 persen dari pagu di DPU,” jelasnya.
Dia mengungkapkan, dari keseluruhan paket kegiatan tahun 2019 ini, hanya ada satu paket yang gagal lelang. Yakni pembangunan bundaran underpass Jalan Jenderal Soedirman Purwokerto. Nilai anggarannya hampir Rp 1,7 miliar.
“Sebenarnya peminatnya ada, tapi setelah dilakukan evaluasi oleh ULP pemkab, tidak ada yang memnuhi syarat, karena lelangnya bener-bener sesuai ketentuan,”katanya.
Karena gagal lelang, lanjut Irawadi, ini akan diluncurkan di awal tahun 2020 bersama paket kegiatan yang lain, dan pertengahan Desember ini sudah dibuka lelang, karena ditargetknya awal Februari 2020 sudah mulai pekerjaan konstruksinya.
Swakelola
Untuk paket pekerjaan yang besar, kata dia, ada sekitar 71 paket, dan yang kecil ada sekitar 100 paket. Untuk 71 paket nilai anggarannya mencapai Rp 100 miliar. Ini untuk infrastruktur jalan.
Sedangkan untuk irigasi dan lainnya ada sekitar 30 paket. Untuk paket yang kecil dan swakelola, katanya, nilai kontraknya sampai Rp 50 miliar.
Irawadi mengaku, dari keseluruhan paket pekerjaan itu, ada beberapa paket kegiatan yang tidak sesuai rencana. Sejumlah mitra kerja atau rekanan, lanjut dia, ada yang telat sampai 20 persen.
Konsekuensinya, mereka dikenai denda dan hasil denda uangnya dikembalikan ke kas daerah. Diungkapkan, yang terkena denda ada 20 paket pekerjaan. ini varisi, ada paket yang besar dan paket kecil dan swakelola.
“Bagi yang terlambat meskipun dikenai denda, tapi sanggup menyelesaikan, mislnya ada yang terlambat sampai 10 hari dari jadwal kontrak,” tandasnya.
Meski ada yang terlambat, kata dia, sejauh ini tidak ada yang diputus kontrak. Menurutnya, resiko jika diputus kontrak, bagi pemkab juga rugi karena pekerjaan tidak terselesaikan. Sehingga langkah yang diambil, adalah melakukan pembinaan untuk tetap menyelesaikan.
“Rekanan yang kena putus kontrak kan bisa di black list selama dua tahun, dan dibayarkan sesuai yang sudah dikerjakan. Termasuk kena denda maksimal. Makanya kita upayakan untuk pembinaan dulu,” tandasnya. (G22-37)
