PURBALINGGA – Tahun ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) mengalokasika anggaran Rp 234,27 miliar untuk memugar 23.427 rumah tidak layak huni (RTLH) di seluruh wilayah Jateng.
“Tahun ini RTLH yang direhab, ada tiga rumah per desa. Tiap rumah mendapatkan bantuan sebesar Rp 10 juta,” kata Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maemoen saat peletakan batu pertama RTLH di Desa Banjarsari Kecamatan Bobotsari, Kamis (5/9).
Sedangkan khusus untuk Kabupaten Purbalingga, ada 672 RTLH yang akan dipugar oleh Pemprov dengan anggaran Rp 6,72 miliar.
Adapun di Desa Banjarsari, tahun ini ada 35 RTLH yang dipugar. Masing-masing bantuan dari dana CSR salah satu perusahaan dari Cilacap 10 unit RTLH, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispermasdes Dukcapil) Pemprov Jateng 3 unit, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Purbalingga 5 unit, Pemkab Purbalingga 7 unit dan APBDes Banjarsari 10 unit.
Selain bantuan renovasi RTLH, juga diberikan bantuan lainnya. Bantuan air bersih 144.000 liter dan penyediaan jamban keluarga 50 paket l. Sedangkan Dinas Arsip dan Perpustakaan (Arpus) Pemprov Jateng menyumbang 150 eksemplar buku bacaan untuk warga.
Baznas juga memberikan pelatihan budidaya jangkrik, ikan lele dan cacing kepada 20 warga desa itu yang sudah dilaksanakan pada 12-14 Juli lalu. Sedangkan Dinkes Pemprov Jateng dan Dinkes Purbalingga untuk fasilitasi pemicuan Community Lead Total Sanitation (CLTS) atau sanitasi total untuk mendorong warga tidak buang air besar (BAB) di tempat terbuka.
“Pengentasan kemiskinan merupakan tanggung jawa semua pihak dan harus dilakukan secara bersama. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri.. Diperlukan sinergitas lintasinstansi baik yang di pemerintahan maupun swasta,” kata Gus Yasin.
Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi mengatakan, Pemkab Purbalingga masih berjuang untuk menangani tingkat kemiskinan. Pasalnya Purbalingga masuk dalam lima besar di Jateng bahkan masuk dalam salah satu 14 kabupaten/kota zona merah.
“Dari data yang ada, tahun 2018 tingkat kemiskinan Kabupaten Purbalingga menurun dari 18,8 persen, menjadi 15,62 persen,” katanya. (H82-52)