PURBALINGGA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) menilai, organisasi pemerintahan daerah (OPD) dan aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Purbalingga pada 2018 lalu kurang inovatif.
Itu dikemukakan Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi usai melantik 156 pejabat struktural dan fungsional serta pemberian SK kenaikan pangkat kepada 328 PNS di lingkungan Pemkab Purbalingga di Pendapa Dipokusumo, Kamis (3/10).
Menurutnya, hal ini menjadi pekerjaan rumah bersama. Terutama pimpinan OPD dan jajaran agar ke depan inovasi, kreatifitas, ide baru bisa dimunculkan. Dia menargetkan, tahun 2019 jangan sampai masih dinilai kurang inovatif.
“Saya yakin ASN di sini punya kompetensi, pintar, punya ide gagasan inovatif. Kalau ini dikeluarkan didiskusikan dengan saya. Kalau memang baik untuk pemerintahan segera impelementasikan. Kalau kita mau berhasil, harus berani keluar dari zona nyaman, berfikir out of the box,” katanya.
Kepada pejabat terlantik, Tiwi berpesan untuk senantiasa melaksanakan fungsi ASN. Yaitu, sebagai pelayan masyarakat, pelaksana kebijakan publik serta perekat dan pemersatu bangsa.
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Purbalingga, Heriyanto mengatakan, pelantikan pejabat struktural terdiri dari 4 PNS pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda dan 5 PNS yang pelantikannya tertunda karena naik haji.
“Pengangkatan PNS jabatan fungsional terdiri dari 124 bidan, 14 perawat, 4 dokter, 1 pranata laboratorium kesehatan dan 4 guru,” katanya.
Sedangkan 328 PNS yang naik pangkat per 1 Oktober 2019, rinciannya golongan III/D ke bawah 288 orang, golongan IV/A dan IV/B 40 orang. (H82-37)