PURWOKERTO – Mulai tahun ajaran baru 2020/2021, siswa dari keluraga tak mampu di Kabupaten Banyumas bisa kuliah gratis di sejumlah perguruan tinggi di Purwokerto.
Untuk merealisasikan itu, Pemkab Banyumas sudah menyiapkan anggaran awal di APBD 2020 sekitar Rp 860 juta.
Bupati Banyumas, Achmad Husein mengatakan, subsidi dalam bentuk beasiswa pendidikan tinggi ini untuk jangka waktu kelulusan empat tahun. Tiap desa atau kelurahan nanti akan diseleksi dengan kreteria yang ketat, diambil masing-masing tiga anak (pelajar).
“Jadi selama empat tahun sampai berakhitnya masa jabatan saya, insyalloh saya bisa menelorkan sekitar 1.000 sarjana.” katanya, Jumat (6/12).
Program untuk mencerdaskan masyarakat ini, katanya, sudah disusun sejak lama. Jika anggaran di Banyumas mencukupi, bahkan ini tidak hanya berlaku untuk siswa dari keluarga tidak mampu saja.
Namun karena APBD harus diseimbangkan untuk kebutuhan yang lain, sementara tahap awal dialokasikan sekitar Rp 860 juta dulu.
Untuk merealisasikan itu, lanjut Bupati, segera akan disusun peraturan bupati untuk mengatur mekanisme seleksi, kemudian kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi. Yang sudah ada komunikasi, katanya, dengan Unsoed, Universitas Nahdlatul Ulama (UNU), Universitas Terbuka dan UMP.
“Nanti dengan masing-masing perguruan tinggi, kita rumuskan beasiswannya untuk jurusan atau program studi apa saja. Yang jelas tidak mungkin untuk kedokteran karena biayanya terlalu mahal,” tandasnya.
Masing-masing jurusan atau program setudi, lanjut Husein, subsidi beasiswa besarannya beda-beda. Seperti di UNU, katanya, sampai selesai antara Rp 7 juta smapai Rp 10 juta. Kemudian di Unsoed sampai Rp 15 juta, bahkan di Unsoed mau menggandengkan dengan program bidik misi.
Bupati menegaskan, dalam seleksinya nanti sangat ketat dan hati-hati. Ia tidak ingin program dengan niatan bagus untuk membantu siswa tidak mampu bisa kuliah, namun saat muncul masalah dalam seleksi, bisa merusakan program tersebut.
“Ini lagi dipikitkan supaya nanti adil. Bisa melibatkan sekolah, pihak desa dan dari unsur dinas. Tujuannya supaya tidak salah sasaran, supaya adil dan tidak ada iren kemiren. Ini yang saya takutkan. Program boleh bagus, tapi kalau implementasinya salah, bisa dimarahi banyak orang. Misalnya yang dapat hanya tim sukses saya saja atau anak-anaknya orang PDI-P saja, kan repot,” guraunya.
Setelah perbup selesai disusun, katanya, nanti juga akan disosialisasikan ke masyarakat. Supaya masyarakat juga mengatahui rencana program tersebut, dan bisa memberikan masukan-masukan.
“Kalau kita punya tambahan PAD sekitar Rp 70 dari PLTA Serayu bisa terealisasi atau dari proyek panas bumi di Gunung Slamet, ada pemasukan ke PAD sekitar Rp 120 miliar per tahun, anak-anak Banyumas yang kuliah di perguruan tinggi, tadinya tidak usah mikir biaya. Tapi dua proyek itu kan belum jelas lagi sekarang,” katanya. (G22-20)