BANJARNEGARA – Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras (Perpadi) Jawa Tengan mendukung rencana Pemprov Jateng membangun Pasar Induk Beras (PIB) di Semarang. Keberadaan PIB diharapkan akan menjadi pintu untuk distribusi beras dari Jateng ke luar pulau.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPD Perpadi Jateng Tulus Budiyono saat pengukuhan pengurus DPC Perpadi Banjarnegara, di Pendapa Dipayudha, Jumat (5/3).
“Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan Jateng yang akan membangun Pasar Induk Beras Jawa Tengah, yang akan menampung surplus beras di Jawa Tengah,” katanya.
Menurutnya, setiap tahun produksi beras di Jawa Tengah surplus hingga 250 ribu ton. Dengan adanya PIB, maka surplus produksi dari berbagai daerah dikumpulkan dan bisa dijual antarpulau melalui jaringan tol laut. “Ini salah satu wujud nyata keseriusan pemerintah di Jawa Tengah mendukung pelaku perberasan,” jelasnya.
Tulus menyatakan, saat ini pelaku perberasan mengalami kendala permodalan dan sistem tunda jual. Saat pemerintah memberikan fasilitas modal melalui kredit usaha rakyat (KUR) untuk membantu penyerapan beras dari petani, namun jika beras banyak tertahan di pelaku perberasan maka akan menimbulkan masalah bagi pengusaha. “Sehingga diperlukan kolaborasi, misalnya dengan sistem resi gudang,” ujarnya.
Asisten Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Setda Banjarnegara Singgih Haryono berharap, Perpadi bisa menjadi mitra pemerintah dalam upaya menjaga stabilitas harga pangan. Selain itu, Perpadi juga diharapkan mampu menyerap beras petani dengan harga yang wajar. Saat ini, efisiensi usaha padi masih sangat rendah, karena loses yang tinggi pada pascapanen bisa mencapai 10-12 persen.
“Perpadi diharapkan dapat menekan tingkat loses, sehingga harga beras nasional bisa bersaing dengan negara tetangga,” terangnya.
Ketua DPC Perpadi Banjarnegara, Ary Widiarto mengungkapkan, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan agenda internal untuk penguatan organisasi. Saat ini, tengah dilakukan pendataan anggota untuk mengetahui potensi dan kapasitas Perpadi Banjarnegara.
“Baru sekitar 50 orang dari 1000 lebih anggota yang tercatat dari periode pengurus sebelumnya,” katanya. (K36-52)
