BANJARNEGARA – Selama tahun 2022, di Kabupaten Banjarnegara telah terjadi 281 kejadian bencana yang menyebabkan kerugian yang besar.
Melihat tingginya kejadian bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banjarnegara berencana membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)
FPRB akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Antara lain pemerintah, akademisi, masyarakat, dunia usaha dan media massa.
Baca Juga : Banjarnegara Saga Darurat Longsor dan Banjir
Pelibatan berbagai unsur ini di harapkan akan mengoptimalkan upaya mitigasi untuk mengurangi risiko akibat bencana.
Sekretaris BPBD Banjarnegara Umi Khomsatun mengatakan, Kabupaten Banjarnegara merupakan daerah rawan longsor.
Dari 276 desa dan kelurahan, 199 desa/kelurahan di antaranya masuk status sangat rawan bencana.
Selama tahun 2022 dari 1 Januari hingga 12 Oktober, telah terjadi 281 kejadian bencana, 180 di antaranya adalah tanah longsor.
“Dan pada 10 Oktober kemarin saja terjadi 24 longsor,” katanya, saat membuka FGD Pembentukan FPRB, Kamis (13/10/2022).
Menurutnya, kejadian tersebut menyebabkan kerugian baik fisik maupun non fisik, baik milik pemerintah maupun masyarakat.
Secara Masif
Upaya menekan risiko bencana perlu di lakukan secara masif. Karena itu, BPBD menggandeng berbagai pemangku kepentingan untuk bersama-sama menekan risikonya.
“Dengan kerja sama pentahelix ini di harapkan upaya pengurangan risiko bencana bisa lebih optimal,” jelasnya.
Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Banjarnegara Andri Sulistyo menjelaskan, FPRB di harapkan menjadi mitra BPBD dengan memberi masukan tentang upaya pengurangan risiko bencana yang efektif.
Selain itu juga menjadi sarana koordinasi dan konsolidasi berbagai unsur dalam penguangan risiko.
“FPRB ini menjadi penggerak dalam pengurangan risiko bencana dalam merwujudkan masyarakat mandiri tangguh menghadapi bencana. Itulah mengapa FPRB ini sangat penting,” tandasnya.
Andri mengakui, selama ini masyarakat sudah banyak terlibat dalam penanganan. Namun, dari sisi pencegahan dan pengurangan risiko bencana dinilai masih sangat kurang.
Melalui FPRB ini, di harapkan langkah-langkah pengurangan bencana akan semakin sistematis, baik di dalam FPRB maupun di masing-masing organisasi di dalamnya.
Baca Juga : Kades Usul Pilkades Digelar sebelum Moratorium
Ketua MUI Banjarnegara KH Fahmi Hisyam menuturkan,Banjarnegara memiliki banyak potensi yang bisa di optimalkan. Pemerintah perlu menjalin komunikasi yang intensif dengan organisasi kemasyarakatan untuk bisa menggerakan anggotanya.
“Kita punya Baznas, Syarikat Islam, NU dan Muhammadiyah. Saya yakin jika komunikasi dengan ormas baik, mereka bisa menggerakkan anggotanya,” tandasnya.(cs-7)